Ribuan PNS dan PPPK di Nias Barat Terancam Tidak Digaji

KepulauanNias.com - Dalam dunia pemerintahan, kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan berfungsi dengan baik. Namun, saat ini ribuan PNS dan PPPK, khususnya yang bekerja sebagai tenaga guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Nias Barat, menghadapi ancaman serius: tidak menerima gaji dan tunjangan. Situasi ini berakar dari keterlambatan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) untuk Tahun Anggaran 2024. Mari kita telaah lebih dalam mengenai hal ini.

"Ribuan PNS dan PPPK di Nias Barat terancam tidak gaji akibat keterlambatan evaluasi Ranperda P-APBD 2024 oleh pemerintah daerah."

Apa yang Terjadi?

Sampai saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nias Barat, Era Era Hia, belum menandatangani surat pengantar yang diperlukan untuk evaluasi Ranperda P-APBD. Proses yang terhambat ini dapat berdampak pada ribuan ASN yang bergantung pada gaji dan tunjangan mereka. Rosedi Daeli, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), mengkonfirmasi situasi ini dalam sebuah wawancara.

Keterlambatan yang Mengkhawatirkan

Rosedi menjelaskan bahwa keterlambatan ini bukan hanya berpotensi menunda pembayaran gaji, tetapi juga dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pemerintahan yang penting. “Akibat keterlambatan proses evaluasi Ranperda P-APBD ini, ribuan ASN terancam tidak menerima gaji dan tunjangan serta berpotensi terkendalanya pelaksanaan roda pemerintahan,” jelas Rosedi.

Keterangan dari BPKPD

Rosedi Daeli menegaskan pentingnya proses evaluasi yang cepat dan efisien untuk menjaga agar tidak ada gangguan dalam pelayanan publik. Ia berharap agar pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan evaluasi Ranperda ini demi kepentingan semua ASN yang terlibat. Ia juga menyoroti betapa pentingnya gaji dan tunjangan bagi kehidupan pegawai, terutama mereka yang bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan masyarakat.

Tanggapan dari DPRD

Ketua DPRD Nias Barat, Drs. Evolut Zebua, dimintai pendapatnya mengenai isu ini. Dia menjawab dengan singkat bahwa proses evaluasi adalah urusan pemerintah daerah. “Itu urusan pemda, yang penting DPRD sudah melaksanakan tugasnya,” ungkapnya. Meskipun jawaban ini singkat, itu menunjukkan sikap DPRD yang cenderung menempatkan tanggung jawab pada pemerintah daerah.

Proses Persetujuan yang Tertunda

Meskipun paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD sudah terlaksana pada 30 September 2024, hingga saat ini Ranperda tersebut masih belum diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi. Ketidakpastian ini menciptakan suasana tegang di kalangan PNS dan PPPK, yang mengkhawatirkan masa depan mereka.

Dampak Keterlambatan

Kesejahteraan Pegawai Terancam

Salah satu dampak langsung dari keterlambatan ini adalah potensi tidak terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ribuan pegawai. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Banyak dari mereka yang mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, dan menghidupi keluarga. Ketidakpastian mengenai pembayaran ini dapat menyebabkan stres dan kekhawatiran yang berkepanjangan.

Pelayanan Publik Terganggu

Selain dampak langsung pada pegawai, keterlambatan ini juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Guru dan tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bisa saja mengalami demotivasi akibat masalah gaji. Hal ini bisa berdampak pada pendidikan anak-anak dan kesehatan masyarakat di Nias Barat, yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Pengaruh pada Stabilitas Pemerintahan

Keterlambatan dalam pengajuan Ranperda juga dapat mengganggu stabilitas pemerintahan di Kabupaten Nias Barat. Jika ASN tidak mendapatkan gaji tepat waktu, hal ini bisa mempengaruhi moral mereka dan bahkan menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan pegawai negeri. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan masalah lebih besar dalam pelaksanaan program-program pemerintah di masa mendatang.

Harapan ke Depan

Semua pihak berharap agar proses evaluasi Ranperda P-APBD dapat segera diselesaikan. Keterlambatan yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada pegawai negeri, tetapi juga pada masyarakat yang bergantung pada layanan publik. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan segera demi menyelesaikan masalah ini dan memastikan hak-hak pegawai tetap terjamin.

Situasi yang dihadapi oleh ribuan PNS dan PPPK di Kabupaten Nias Barat merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian segera dari pemerintah. Dengan harapan bahwa proses evaluasi Ranperda P-APBD dapat segera diselesaikan, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan hak-hak pegawai terpenuhi dan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Jika langkah-langkah cepat diambil, maka tidak akan ada lagi pegawai yang terancam tidak menerima gaji mereka, dan pelayanan publik akan kembali normal.

Penutup

Semoga segala proses dapat berjalan lancar, dan Kabupaten Nias Barat dapat terus maju dengan pegawai yang sejahtera dan pelayanan publik yang optimal. Kesejahteraan pegawai negeri dan PPPK bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.***

SUMBER