Proyek Pemeliharaan Jalan Lotu-Bogali-Awaai: Tuntutan Audit untuk Mencegah Pemborosan Anggaran

Kepulauannias.com - Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum justru terbuang sia-sia. Itulah yang terjadi pada proyek pemeliharaan jalan Lotu-Bogali-Awaai di Nias Utara, yang justru menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Mari kita telusuri lebih dalam!

Proyek pemeliharaan jalan Lotu-Bogali-Awaai Nias Utara diduga asal jadi dan memboroskan anggaran. Ketua DPC Demokrat Nias Utara minta audit dan penyelidikan. - kepulauannias.com

Latar Belakang Proyek

Proyek pemeliharaan jalan ruas Lotu-Bogali-Awaai di Nias Utara menggunakan dana yang cukup besar, yakni Rp6.839.444.000, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Dana ini disalurkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses vital bagi masyarakat Nias Utara. Proyek ini dikerjakan oleh perusahaan CV Cemara Indah, yang seharusnya memberikan hasil yang memadai dan berkualitas. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru jauh dari harapan.

Masalah yang Muncul di Lapangan

Seiring berjalannya waktu, proyek ini menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang kecewa dengan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan. Jalan yang sudah dihotmix malah dibongkar kembali untuk diperbaiki dengan cara tambal sulam. Kejadian ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas pengerjaan dan efisiensi penggunaan anggaran. Mengapa jalan yang sudah selesai dikerjakan justru harus dibongkar? Apakah ini bukti bahwa proyek ini dikerjakan asal jadi?

Hisikia Harefa, Ketua DPC Partai Demokrat Nias Utara, merasa sangat kecewa dengan hasil proyek ini. Ia menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan terkesan sia-sia dan memboroskan uang negara. "Ini kan kerjaan sia-sia dan pemborosan anggaran. Kemudian membuat arus lalu lintas terganggu, serta masyarakat tidak nyaman melewati jalan tersebut," ujarnya, Kamis (30/1/25).

Kecewa dengan Kurangnya Pengawasan

Selain kualitas pengerjaan yang buruk, Hisikia juga menyoroti kurangnya pengawasan terhadap proyek ini. Ia menilai bahwa proyek yang bersumber dari DAK 2024 ini tidak mendapat pengawasan yang memadai dari PPK, konsultan pengawas, maupun anggota DPRD. Seharusnya, proyek ini dikerjakan secara profesional, meskipun tidak diawasi langsung. Namun, kenyataannya proyek tersebut tampaknya dikerjakan asal-asalan.

"Seharusnya dikerjakan secara profesional, sekali pun tidak diawasi dan tidak asal jadi. Soalnya tidak mungkin tahun depan DAK diarahkan lagi di lokasi yang sama. Artinya harus menunggu beberapa tahun lagi baru bisa," tambahnya.

Pengawasan yang Diharapkan

Menurut Koordinator Kepulauan Nias LSM LPPAS-RI, Yason Harefa, ada yang tidak beres sejak awal proyek ini dimulai. Seharusnya, pihak PPK proaktif mengawasi proyek ini agar tidak terkesan dibiarkan begitu saja. "Buktinya baru beberapa hari dihotmix sudah rusak," ujarnya dengan kesal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah, terutama yang melibatkan anggaran besar, sangat penting untuk mencegah terjadinya pemborosan dan kesalahan dalam pengerjaan.

Dampak bagi Masyarakat

Proyek pemeliharaan jalan yang dikerjakan dengan asal-asalan ini tentunya berdampak buruk bagi masyarakat. Selain kerugian ekonomi yang dialami akibat pemborosan anggaran, proyek yang tidak selesai tepat waktu ini juga mengganggu arus lalu lintas. Masyarakat yang harus melewati jalan tersebut merasa terganggu dengan kondisi jalan yang rusak dan sering dibongkar kembali.

Bukan hanya itu, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga juga bisa berimbas pada perekonomian lokal. Akses jalan yang buruk dapat menghambat aktivitas sehari-hari, baik bagi pengendara, pedagang, maupun masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan aman ke berbagai tempat.

Pentingnya Pengawasan dalam Proyek Publik

Proyek-proyek yang dibiayai dengan uang negara seharusnya mendapat pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Tidak hanya dari pemerintah daerah, namun juga dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (APH). Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, proyek tersebut bisa saja terkesan asal jadi, menghabiskan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Proyek pemeliharaan jalan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Jika hal ini diabaikan, bukan hanya anggaran yang terbuang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa luntur.

Harapan untuk Tindakan Lebih Lanjut

Menyikapi permasalahan ini, Hisikia Harefa meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara dan aparat penegak hukum segera melakukan audit dan penyelidikan terhadap proyek pemeliharaan jalan Lotu-Bogali-Awaai. Ia berharap agar penyalahgunaan anggaran dan kualitas pengerjaan yang buruk bisa segera diusut tuntas.

Selain itu, penting juga untuk menekankan bahwa pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek publik di masa mendatang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang, yang merugikan negara dan masyarakat.

Proyek pemeliharaan jalan Lotu-Bogali-Awaai yang menghabiskan dana miliaran rupiah ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran publik yang buruk dapat menimbulkan kerugian besar. Pemborosan anggaran, ketidaknyamanan masyarakat, dan pengawasan yang kurang ketat menjadi masalah utama dalam proyek ini. Oleh karena itu, audit dan penyelidikan yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara efektif dan efisien.

Diharapkan dengan adanya tindakan yang tegas, pengelolaan proyek-proyek publik di masa depan akan lebih baik, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.(*) - TG