Mengoptimalkan Pembangunan Desa: Refleksi Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Tahun 2024

KepulauanNias.com - Pemerintah Kabupaten Nias menggelar sebuah acara penting yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemanfaatan dana desa serta pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa ini dihadiri oleh Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si, serta para kepala desa se-Kabupaten Nias.

Latar Belakang Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024

Salah satu sorotan utama dalam rapat ini adalah sosialisasi terhadap Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini telah diamanatkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi Pemerintahan Desa dengan berbagai perubahan signifikan, seperti pemperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, serta penyesuaian masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga ditingkatkan menjadi 8 tahun. Perubahan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Nias, harus direspon dengan bijaksana dan tidak berlebihan dalam euforia, melainkan sebagai tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

Tujuan dan Manfaat Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi tersebut bertujuan utama untuk:

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Desa: Memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan desa memahami dan menerapkan dengan benar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Desa yang baru, termasuk implikasinya terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dan anggota BPD.

2. Konsolidasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Desa: Memperkuat sinergi antara kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa, sehingga terjadi kolaborasi yang harmonis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

3. Pemanfaatan Dana Desa yang Efektif: Mendorong penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel, serta menjaga agar dana tersebut benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

   Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Nias Barat 52.651 Jiwa dan Angka Pengangguran 0,8%

   

4. Penanganan Tantangan Desa: Menghadapi tantangan-tantangan seperti inflasi, ketersediaan pangan, kemiskinan ekstrim, stunting, dan digitalisasi pemerintahan dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan desa.

Pesan dan Arahan dari Bupati Nias

Bupati Nias, dalam sambutannya, menegaskan beberapa poin penting kepada seluruh peserta rapat:

• Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pentingnya menjaga kebersihan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan dana desa, serta menghindari potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat penyalahgunaan atau kesalahan administrasi.

  Menyelami Potensi Ekonomi Kabupaten Nias

  

• Sinergi Pembangunan: Perlu adanya sinergi yang kuat antara program-program pembangunan di tingkat desa dengan visi pembangunan kabupaten secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan memaksimalkan hasil pembangunan.

• Adaptasi terhadap Teknologi: Mendukung penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.

• Kekompakan dan Keharmonisan: Mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan kompak antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pembangunan bersama.

  Mengungkap Realitas Sosial dan Ekonomi: Daerah Termiskin di Sumatra Utara

  

• Peran Support System: Mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten untuk menjadi pendukung yang efektif bagi setiap kepala desa, sehingga pelaksanaan program-program dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

Refleksi dan Implikasi Lebih Lanjut

Rapat koordinasi ini bukan hanya sekadar forum untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Desa. Dengan membangun kesepahaman yang kuat dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat semakin terarah dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dengan demikian, Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Kabupaten Nias tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam upaya menggerakkan roda pembangunan di tingkat lokal. Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan desa, serta dengan komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan, diharapkan dapat tercipta desa-desa yang lebih maju dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional.(*)