Mandeknya Pembangunan Bandara Silambo

KepulauanNias.com - Pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, rapat koordinasi yang diadakan di Posko Sekretariat Kabupaten di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar, Kecamatan Telukdalam, menjadi ajang pembahasan hangat di kalangan kader dan simpatisan Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Firman – Robert. Salah satu isu yang mencuat dalam rapat tersebut adalah mandeknya pembangunan Bandara Silambo, sebuah proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan infrastruktur di daerah tersebut.

Bandara Silambo, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, telah mengalami stagnasi yang cukup lama. Berbagai rumor dan tudingan pun muncul, terutama yang menyudutkan Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, sebagai penyebab mandeknya proyek ini. Namun, penting untuk mengkaji secara mendalam masalah ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan.

Mandeknya pembangunan Bandara Silambo memicu tudingan kepada Wakil Bupati Firman Giawa. Isu ini butuh perhatian dan solusi bersama dari pemerintah.

ULP Teluk Dalam NIAS ungkap Perampalan Pohon untuk Jaga Kelistrikan

Sejarah Singkat Pembangunan Bandara Silambo

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat sejarah singkat mengenai Bandara Silambo. Proyek pembangunan bandara ini pertama kali diusulkan bertujuan untuk mendukung konektivitas transportasi di Nias Selatan. Diharapkan, bandara ini bisa menghubungkan Nias dengan berbagai kota besar di Indonesia, memberikan akses yang lebih baik bagi wisatawan, serta meningkatkan potensi ekonomi lokal.

Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan bandara ini terhenti tanpa kejelasan yang memadai. Hal ini memunculkan pertanyaan: Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat ini justru mengalami kebuntuan?

Tudingan kepada Wakil Bupati

Dalam rapat tersebut, Yurisman Laia, SH, anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, memberikan tanggapan mengenai tudingan yang mengarah kepada Wakil Bupati Firman Giawa. Ia menegaskan bahwa mengklaim Firman sebagai penyebab mandeknya pembangunan bandara adalah langkah yang sangat tidak tepat. "Malah sudah hampir sepuluh tahun Bandara Silambo ini tidak kunjung beroperasi. Apakah wajar kesalahan itu dilimpahkan kepada Wakil Bupati Firman Giawa saat dia menjabat? Tentu tidak," ujarnya.

Yurisman menjelaskan bahwa Firman hanya memiliki posisi sebagai wakil, dan bukan sebagai pengambil keputusan utama. Dalam sistem pemerintahan, wakil bupati berperan untuk mendukung dan mengikuti arahan bupati. Dengan kata lain, Firman tidak dapat sepenuhnya disalahkan atas mandeknya proyek ini.

Sejarah Kepemimpinan dan Pertanggungjawaban

Selama lebih dari sepuluh tahun, telah ada beberapa kepala daerah yang memimpin Nias Selatan. Setiap perubahan kepemimpinan seharusnya diikuti oleh evaluasi dan penilaian terhadap proyek-proyek yang ada. Yurisman menekankan bahwa pertanyaan tentang mandeknya pembangunan Bandara Silambo seharusnya diajukan kepada partai yang berkuasa dan jajaran pemerintahan yang telah memimpin selama ini.

"Pertanggungjawaban tidak bisa hanya dibebankan pada satu orang. Kita harus melihat lebih jauh dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tingkat pusat dan daerah," tegasnya.

Membangun Suasana Kondusif

Yurisman juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana yang kondusif dan santun, terutama menjelang Pilkada. Ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak, sebagai sarana positif dan bukan sebagai alat untuk saling menghakimi. "Kritikan yang membangun itu sah-sah saja, asalkan tidak menebar hoaks yang dapat merugikan orang lain," jelasnya.

Media sosial memang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Sayangnya, informasi yang tidak benar sering kali beredar dengan cepat, memicu berbagai reaksi negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menyebarkan informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.

Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati

Perlu ditekankan bahwa posisi wakil bupati adalah sebagai pengemban tugas yang tidak melebihi kewenangan bupati. Firman Giawa, sebagai wakil bupati, memiliki tanggung jawab untuk membantu bupati dalam menjalankan pemerintahan. Jika ada keputusan yang kurang tepat atau kebijakan yang tidak berjalan sesuai harapan, seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menyalahkan individu tertentu.

Yurisman menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat. "Mari kita jaga kerja sama dan komunikasi yang baik agar pembangunan Nias Selatan bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Mengapa Pembangunan Mandek?

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan mandeknya pembangunan Bandara Silambo. Salah satunya adalah masalah anggaran. Pembangunan infrastruktur besar seperti bandara membutuhkan dana yang cukup besar, dan jika anggaran tidak tersedia atau tidak dikelola dengan baik, proyek ini bisa terhambat.

Selain itu, aspek perizinan dan regulasi juga bisa menjadi faktor penghambat. Proses mendapatkan izin dari berbagai instansi pemerintah bisa memakan waktu yang lama dan sering kali terkendala oleh birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan lancar.

Masyarakat sebagai Pendorong Perubahan

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ini. Dengan menyuarakan harapan dan kebutuhan mereka, masyarakat dapat menjadi pendorong perubahan yang signifikan. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu menciptakan solusi untuk masalah yang ada.

Yurisman menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. "Ketika masyarakat terlibat, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang ada," ujarnya.

Penutup

Mandeknya pembangunan Bandara Silambo adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Tudingan yang dialamatkan kepada Wakil Bupati Firman Giawa harus dilihat dengan bijak, mengingat banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Setiap keputusan dan kebijakan pemerintah merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak, dan pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan hanya pada satu individu.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dan menjaga suasana yang kondusif menjelang Pilkada. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Nias Selatan dapat menuju kemajuan yang diharapkan. Dengan pemahaman dan komunikasi yang baik, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk daerah ini.

Masyarakat diharapkan terus memberikan masukan yang konstruktif dan kritis, namun tetap dengan cara yang santun dan menghargai. Hanya dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan pembangunan Nias Selatan yang lebih baik di masa depan.***

REFERENSI