Kabar Gembira dan Duka bagi Para Honorer

KepulauanNias.com - Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia akan melaksanakan program seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program ini diharapkan menjadi angin segar bagi banyak tenaga honorer di seluruh nusantara. Namun, bagi honorer di Kabupaten Nias Barat, situasi ini tidak sepenuhnya menggembirakan. Mereka kini terjebak dalam dilema setelah pemberhentian yang dilakukan oleh mantan Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, yang menyisakan masalah besar dalam proses seleksi PPPK ini. Mari kita telusuri lebih dalam tentang permasalahan ini dan harapan ke depan bagi para honorer.

"Honorer Nias Barat terhambat mengikuti seleksi PPPK 2024 akibat pemberhentian oleh mantan bupati, meski ada harapan dari pemerintah saat ini."

Apa Itu PPPK?

Sebelum kita melanjutkan, penting untuk memahami apa itu PPPK. PPPK adalah program yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai tetap dengan perjanjian kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian kerja dan pengakuan bagi mereka yang telah mengabdi di sektor publik. Namun, meskipun terdengar menjanjikan, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti seleksi ini, salah satunya adalah memiliki surat keterangan aktif bekerja.

Situasi Para Honorer di Nias Barat

Sejak pemberhentian honorer oleh Khenoki Waruwu pada tahun lalu, banyak dari mereka yang tidak dapat memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Hal ini menjadi masalah besar, mengingat pemerintah pusat telah menegaskan komitmennya untuk mengangkat seluruh tenaga honorer. Pemberhentian ini bukan hanya sekadar keputusan administrasi; ia membawa dampak psikologis yang mendalam bagi para honorer yang merasa diabaikan dan tidak diakui.

Permintaan Bantuan dari Mantan Bupati

Mantan Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, yang saat ini sedang cuti untuk mencalonkan diri kembali, mengajukan permintaan kepada Plt. Bupati Dr. Era-Era Hia agar membantu para honorer yang kesulitan mengikuti pelamaran PPPK. Dalam sebuah pernyataan, Khenoki menyatakan pentingnya membantu para honorer yang terdampak keputusan sebelumnya. Namun, situasi ini menjadi lebih rumit ketika Plt. Bupati mengungkapkan kebingungannya terhadap permintaan tersebut.

Tantangan dalam Mendapatkan Surat Keterangan Aktif

Salah satu masalah utama yang dihadapi para honorer adalah sulitnya mendapatkan surat keterangan aktif bekerja. Plt. Bupati Era-Era Hia menjelaskan bahwa syarat utama untuk mendaftar sebagai PPPK adalah surat aktif, namun banyak honorer yang tidak bisa mendapatkannya karena mereka sudah diberhentikan. "Seluruh OPD takut mengeluarkan surat keterangan aktif karena melanggar aturan," tambahnya. Ini menjadi titik krusial yang menghambat honorer dalam mengikuti seleksi.

Rapat dan Solusi yang Belum Memadai

Walaupun telah diadakan beberapa rapat untuk mencari solusi, ketentuan yang berlaku masih menjadi penghalang. "BKPSDM tetap tidak bisa memberikan surat keterangan yang sesuai dengan format baku yang ada," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah administratif dan regulasi juga berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi para honorer.

Suara Para Mantan Honorer

Para mantan honorer mengungkapkan kekecewaan yang mendalam akibat keputusan yang diambil oleh mantan Bupati. Salah seorang mantan honorer, yang enggan disebutkan namanya (BG), berbagi perasaan sedihnya. "Kami sangat dirugikan oleh keputusan Bupati Nias Barat yang memutuskan hubungan kerja dengan honorer dan PTT lainnya," katanya. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya mengubah nasib mereka, tetapi juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama di masa depan.

Harapan untuk Mendapatkan Kesempatan

Mereka berharap agar pemerintah, khususnya Plt. Bupati, dapat menyampaikan suara mereka kepada PJ Gubernur dan Menpan-RB RI, agar bisa diberikan kesempatan untuk mendaftar di SSCN PPPK 2024. "Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi seluruh honorer untuk mendapatkan pekerjaan tetap," ungkap BG penuh harap. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang pro-honorer dan keadilan bagi mereka yang telah mengabdi di sektor publik.

Harapan di Tengah Kesulitan

Di tengah semua tantangan ini, mantan honorer tetap berusaha untuk menyuarakan harapan mereka. Mereka ingin agar kebijakan pemerintah saat ini sesuai dengan Surat Edaran dari Menpan-RB, yang menyebutkan bahwa:

1. PPK tidak boleh memutuskan hubungan kerja bagi seluruh honorer yang terdaftar.
2. PPK tidak boleh merekrut honorer baru.
3. PPK harus menyediakan anggaran untuk honorer sesuai dengan kemampuan daerah.

Surat edaran ini terbit pada Juni 2022 dan Oktober 2023 oleh empat kementerian, menunjukkan adanya regulasi yang jelas yang seharusnya melindungi hak-hak para honorer.

Mencari Solusi Bersama

Dalam mencari solusi, Plt. Bupati Era-Era Hia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah ini. Ia mengajak para honorer untuk tidak menyalahkan pemerintah saat ini, karena keputusan yang mengakibatkan pemberhentian itu diambil oleh pemimpin sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

Implikasi Kebijakan Terhadap Honorer

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat berdampak pada kehidupan para honorer. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan rasa aman dan pengakuan atas kontribusi mereka. Hal ini menyoroti pentingnya adanya regulasi yang lebih baik dan perlindungan terhadap tenaga honorer, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penutup

Kisah para honorer di Kabupaten Nias Barat mencerminkan dilema yang lebih besar mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun program PPPK menawarkan harapan baru, tantangan administratif dan kebijakan sebelumnya menjadi batu sandungan yang harus diatasi.

Plt. Bupati Era-Era Hia berharap masyarakat dapat memahami situasi ini dan tidak menyalahkan pemerintah saat ini atas keputusan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya. Kesempatan bagi honorer untuk berpartisipasi dalam seleksi PPPK 2024 tergantung pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam perjalanan menuju keadilan dan kesempatan yang sama, suara para honorer perlu didengar. Mari kita dukung mereka dalam perjuangan untuk mendapatkan hak mereka dan memastikan bahwa tidak ada honorer yang tertinggal dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik.

Para honorer di Nias Barat telah memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung mereka dalam perjuangan mendapatkan hak mereka. Melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adil, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua.

Dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap nasib honorer, diharapkan ke depan akan ada kebijakan yang lebih ramah bagi mereka. Kesadaran akan hak-hak honorer dan perlunya perlindungan yang lebih baik dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dalam pengelolaan tenaga kerja di sektor publik.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk memperbaiki situasi, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para honorer dan masyarakat secara keseluruhan.***

REFERENSI