Drama Sengketa Pilkada Nias Selatan: Ijazah Palsu dan Harapan Demokrasi

Kepulauannias.com - Pilkada 2024 menyita perhatian publik dengan segala dinamika yang terjadi di balik layar. Salah satu sorotan tajam tertuju pada Kabupaten Nias Selatan, di mana sengketa Pilkada tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Drama ini melibatkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati Sokhiatulo Laia, yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya (Idefol). Namun, kasus ini tidak hanya berbicara soal siapa yang menang atau kalah, melainkan juga menjadi cerminan integritas demokrasi kita.

Sengketa Pilkada Nias Selatan melibatkan dugaan ijazah palsu calon Sokhiatulo Laia. Pasangan Idefol menggugat ke MK, menuntut keadilan dan pemilu ulang. - kepulauannias.com

---

Awal Mula Kontroversi

Dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan, pasangan Sokhiatulo Laia-Yusuf Nakhe berhasil meraih suara terbanyak. Namun, kemenangan mereka digugat oleh Idefol yang menuding adanya pelanggaran hukum serius. Inti dari gugatan tersebut adalah dugaan bahwa Sokhiatulo Laia menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Kuasa hukum Idefol mengungkapkan bahwa dua dokumen ijazah yang digunakan oleh Sokhiatulo Laia patut diragukan keabsahannya. Ijazah Paket C yang disetarakan dengan SMA ini diduga diterbitkan oleh lembaga berbeda, yakni SMU Pekanbaru dan PKBM Bina Edukasi. Kedua dokumen tersebut dipakai Sokhiatulo dalam dua kesempatan berbeda: pertama, saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, dan kedua, dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan.

---

Apa Kata Hukum?

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Pasal 7 poin c mengatur bahwa calon kepala daerah harus memiliki pendidikan minimal setara SMA. Jika dugaan penggunaan ijazah palsu ini terbukti benar, maka Sokhiatulo Laia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Hal ini menjadi dasar permohonan Idefol untuk membatalkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 1 sebagai pemenang.

Lebih jauh lagi, Idefol meminta agar suara yang diperoleh Sokhiatulo-Yusuf dinyatakan nol, dan mereka sendiri ditetapkan sebagai pemenang. Namun, jika MK tidak mengabulkan permohonan tersebut, mereka meminta agar Pilkada diulang untuk memastikan proses yang lebih adil dan transparan.

---

Reaksi Publik

Dugaan penggunaan ijazah palsu ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat Nias Selatan. Banyak warga yang merasa kecewa karena kasus seperti ini mencoreng proses demokrasi. Di sisi lain, ada juga yang mendukung langkah Idefol untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.

Seorang tokoh masyarakat lokal, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap persyaratan administrasi calon kepala daerah. “Bagaimana mungkin seorang calon bisa lolos jika dokumen yang diajukan meragukan? Ini tugas KPU untuk memastikan keabsahan dokumen sebelum meloloskan calon,” ujarnya.

---

Integritas Pemilu yang Dipertaruhkan

Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam setiap proses pemilu. Demokrasi yang sehat tidak hanya soal jumlah suara, tetapi juga soal mematuhi aturan dan prinsip kejujuran. Jika seorang calon kepala daerah bersedia memalsukan dokumen demi mendapatkan kekuasaan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa ia akan memimpin dengan integritas?

Selain itu, kasus ini juga memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu. Verifikasi dokumen calon harus dilakukan dengan lebih cermat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

---

Harapan untuk Masa Depan

Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Nias Selatan masih berlangsung. Semua pihak menanti keputusan MK, yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Apapun hasilnya, masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

Integritas demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas penyelenggara pemilu atau para calon, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengawasan, kita bisa memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

---

Demokrasi yang Lebih Baik

Kasus dugaan ijazah palsu dalam Pilkada Nias Selatan adalah pengingat bahwa setiap langkah dalam proses demokrasi memiliki konsekuensi besar. Tidak ada ruang untuk kecurangan atau pelanggaran hukum, karena hal ini hanya akan merusak kepercayaan publik. Mari kita jadikan kasus ini sebagai titik balik untuk membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan.-TG

referensi