Citra dan Kontroversi Yasonna Laoly di Panggung Politik Indonesia

Citra dan Kontroversi Yasonna Laoly di Panggung Politik Indonesia

Smallest Font
Largest Font

KepulauanNias.com - Di tengah pergulatan dunia politik Indonesia yang penuh warna, satu nama yang selalu muncul dalam perbincangan adalah Yasonna Hamonangan Laoly. Sebagai seorang politisi senior yang kini menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, nama Yasonna tak hanya dikenal karena prestasinya, namun juga karena kontroversi yang sering menyertainya. Dalam artikel ini, kita akan mengupas perjalanan hidup dan karier Yasonna Laoly, serta berbagai kontroversi yang melingkupinya.

"Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, dikenal dengan karier politiknya dan kontroversi terkait suap, bisnis lapas, dan proyek e-KTP." - kepulauannias.com

Mengenal Yasonna Laoly: Dari Kampung Halaman ke Panggung Nasional

Yasonna Laoly lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada 27 Mei 1953. Latar belakang keluarganya yang merupakan bagian dari aparat kepolisian membuat Yasonna kecil harus sering berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti tugas sang ayah. Nama "Yasonna" sendiri memiliki makna yang cukup unik. Dalam bahasa Nias, "Yaso Nasa" berarti "masih ada lagi", sementara "Hamonangan" dalam bahasa Batak berarti "kemenangan". Identitas ini mencerminkan akar budaya Nias yang sangat melekat dalam dirinya.

Sejak kecil, Yasonna memiliki ketertarikan terhadap dunia hukum. Namun, siapa sangka, sebelum memilih jalur politik, Yasonna sempat bercita-cita menjadi seorang pendeta. Impian ini dipicu oleh inspirasi dari sang ayah. Demi mewujudkan cita-citanya, ia bahkan mengikuti kursus bahasa Inggris di Bandung. Namun, jalan hidup membawanya pada pilihan lain. Yasonna akhirnya memilih Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU), tempat di mana ia meraih prestasi gemilang dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1978.

Perjalanan Akademik dan Karier yang Menjulang

Karier akademik Yasonna tidak bisa dianggap sepele. Selama dua tahun pertama kuliahnya, ia berhasil meraih predikat "lulus bersih", yang artinya ia naik tingkat dengan nilai sempurna. Setelah menyelesaikan pendidikan di USU, Yasonna sempat mengabdi sebagai dosen di kampus tersebut. Namun, jalan nasib seolah membawa Yasonna pada peran yang lebih besar. Ia memutuskan untuk menjadi pengacara, meniti karier di dunia hukum.

Tidak puas dengan hanya mengandalkan pendidikan dalam negeri, Yasonna melanjutkan studinya ke luar negeri. Ia menimba ilmu di Virginia Commonwealth University dan North Carolina University di Amerika Serikat. Pendidikan internasional ini semakin mengasah kemampuannya, dan ia pun kembali ke Indonesia dengan semangat untuk berkontribusi dalam dunia hukum dan politik.

Dari Pengacara ke Politisi: Perjalanan Karier di Dunia Politik

Karier politik Yasonna dimulai pada Pemilu 1999, ketika ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara. Keberhasilannya ini menjadi langkah awal yang mengantarkannya ke Senayan. Pada Pemilu berikutnya, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili Sumatra Utara. Yasonna kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang semakin memperkokoh jejak politiknya.

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memberi kepercayaan kepada Yasonna untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Kerja. Tidak hanya sekali, Yasonna kembali dipercaya untuk menjabat di posisi yang sama pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Posisi ini memberikan kesempatan baginya untuk mempengaruhi kebijakan penting terkait hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kontroversi yang Mengiringi Karier Yasonna Laoly

Namun, perjalanan karier Yasonna Laoly tidak selalu mulus. Seperti politisi lainnya, ia tak lepas dari berbagai kontroversi yang kerap mewarnai perjalanan hidupnya. Beberapa kontroversi yang melibatkan namanya antara lain:

Kasus Suap Harun Masiku

Salah satu kasus besar yang menyeret nama Yasonna adalah dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDIP, Harun Masiku. Kasus ini mencuat pada akhir 2024 dan menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Yasonna untuk bepergian ke luar negeri. Kontroversi ini tentu memberikan dampak besar pada citra Yasonna di mata masyarakat.

Bisnis Keluarga di Lapas

Isu lain yang sempat mencuat adalah dugaan adanya bisnis keluarga Yasonna yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Salah satu bisnis yang dimaksud diduga dijalankan oleh anaknya, Yamitema Laoly. Kasus ini menjadi semakin ramai setelah aktor Tio Pakusadewo mengungkapkan adanya monopoli bisnis di dalam penjara melalui wawancara dengan Uya Kuya.

Usulan Pembebasan Bersyarat Koruptor

Pada tahun 2019, Yasonna mengusulkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) yang memungkinkan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya aktivis antikorupsi yang menilai bahwa langkah ini justru bisa mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kasus e-KTP

Nama Yasonna juga pernah dikaitkan dengan proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara hingga Rp1,4 triliun. Meskipun ia selalu membantah keterlibatannya dalam kasus ini, kontroversi tersebut tak bisa dihindari dan tetap menjadi bagian dari perjalanan karier politiknya.

Kehidupan Pribadi Yasonna Laoly

Di balik berbagai dinamika politik yang mengelilinginya, Yasonna adalah seorang suami dan ayah yang mendalam dalam kehidupan pribadinya. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren, yang selalu mendampinginya dalam berbagai kesempatan. Mereka dikaruniai empat anak: Novrida Isabella Laoly, Fransisca Putri Askari Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, dan Jonathan Romy Laoly.

Meski sibuk dengan dunia politik, Yasonna tetap menjaga kehidupan keluarganya. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan orang-orang terdekatnya.

Kekayaan dan Gaji Yasonna Laoly

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2024, Yasonna tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp25,3 miliar. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, serta kas dan setara kas. Sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan, dengan tambahan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, sehingga total penghasilan bulanannya mencapai Rp18.648.000. Ini belum termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang diterimanya, seperti rumah dinas dan kendaraan.

Yasonna Laoly: Citra dan Realita dalam Dunia Politik

Yasonna Laoly adalah contoh dari politisi Indonesia yang penuh dengan dinamika dan kontroversi. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan kecerdasan luar biasa, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu figur penting dalam dunia politik tanah air. Meski diselimuti berbagai kontroversi, perjalanan hidup dan karier politiknya tetap menunjukkan ketangguhan dan dedikasi yang patut diakui.

Namun, seperti politisi lainnya, Yasonna tetap menjadi sosok yang penuh dengan pro dan kontra. Beberapa melihatnya sebagai pemimpin yang tangguh dan penuh strategi, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai simbol dari dinamika dan kontroversi dalam politik Indonesia.

Apa pun pandangan yang dimiliki orang terhadapnya, satu hal yang pasti: nama Yasonna Laoly akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah politik Indonesia. Dengan berbagai keberhasilan dan tantangan yang dilaluinya, Yasonna tetap menjadi sosok yang layak diperhitungkan di panggung politik nasional.-TG

REFERENSI

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow